IX. PENERAPAN HUKUM - MELANGGAR UU

Pengadilan Judex Factie (PN Dan PT) Mempunyai Peran Dan Fungsi Untuk

 Memeriksa - Menilai - Mengadili Fakta Perbuatan (Duduk Perkara Sebenarnya) Merujuk Alat Bukti Amanat UU Di Persidangan.

Pengadilan Kasasi (Judex Juris), Mempunyai Peran Dan Fungsi Untuk Memeriksa - Menilai - Mengadili Tentanf PENERAPAN HUKUM, Meliputi:

1. Apalah Peraturan Hukum Sudah Diterapkan.

2. Apakah Persidangan Sudah Dilakukan Menurut Ketentuan UU

3. Apakah Persidangan Telah Melebihi Kewenangannya

Pengadilan Peninjauan Kembali

 Upaya Hukum Luar Biasa Benteng Terakhir Proses Hukum Untuk Memeriksa - Menilai - Mengadili Proses Hukum Untuk Menentukan

1. Apakah Ada Novum (Temuan Baru)

2. Apakah Ada Pertimbangan Dan Putusan Hakim Yang        

     Bertentangan

3. Apakah Ada Kesalahan Nyata

3. KESALAN NYATA MENENTUKAN UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM / PENYALAH GUNAAN WEWENANG

Berbagai Perbuatan Unsur Melawan Hukum / Unsur Penyalah Gunaan Wewenang Yang Dilakukan Pihak Lain Sebelum / Saat Dan Setelah Bertugas Atau Yang Bukan Kewenangan dr. Tunggul P. Sihombing MHA Menjadi Dakwaan Dan Dasar Menghukum.

Demikian Juga Untuk Proses Hukum Dan Pertimbangan Untuk Dasar Menghukum Karena Kesalahan Nyata Menetapkan Unsur Kerugian Keuangan Negara.

Vii. UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI/ORANG LAIN/KORPORASI

Rujukan Hukum UU TIPIKOR Yang Sifatnya Alternatif Artinya Baik SI Pemberi Maupun SI Penerima Adalah Subjek Hukum Yang Sempurna (Pelaku Kejahatan) Tidak Boleh Luput Dari Beban Pertanggung Jawaban Pidana

VI. KESALAHAN NYATA MENETAPKAN UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM / PENYALAH GUNAAN WEWENANG

V. KESALAHAN NYATA MENETAPKAN UNSUR SESEORANG, TEMPAT DAN WAKTU KEJADIAN

Unsur Seseorang Adalah Yang  Utama Dan Pertama Untuk Ditentukan Terjadinya Peristiwa Tindak Pidana

III. PROSES HUKUM DAN PUTUSAN HAKIM MENGABAIKAN FAKTA VAKSIN PENTING & URGEN BUAT BANGSA & NEGARA

II. LATAR BELAKANG KEBERANIAN MEMBUAT SURAT

Pernyataan Mahfud MD DKK Yangg Menyatakan Mahkamah Agung Sudah Rubuh (ILC TV One, 31 Mei 2016)